KUR BRI Dorong UMKM Naik Kelas
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Selain menyalurkan KUR, perusahaan juga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengusulkan skema penyaluran KUR tahun depan dibagi menjadi dua untuk mendorong inklusivitas dan graduasi UMKM. Skema berbeda diperlukan mengingat perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.
“KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” kata Supari dalam diskusi “Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif” di Jakarta (13/11).
Berdasarkan pengalaman BRI, plafon KUR Mikro yang saat ini maksimal Rp100 juta sering tidak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro mengambil pinjaman sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta. “Dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya siapkan KUR untuk pregraduasi,” jelasnya.
UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi dapat dilihat dari kelancaran kredit mereka. Jika UMKM mampu mengakses pinjaman hingga Rp70 juta dan terus meminjam hingga 4 siklus, mereka dianggap layak untuk naik kelas. “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan bertahan selama 3-4 siklus, mereka sudah siap ke kredit komersial,” tambahnya.
Berdasarkan kajian BRI dan BRIN, KUR meningkatkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50% dan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga mengalami peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Selain itu, pelaku usaha yang mendapat KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak dibandingkan non-debitur KUR.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui pemanfaatan KUR untuk berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” ungkapnya.
Ferry menjelaskan, dalam program ketahanan pangan, sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat digunakan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat mendukung petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan baku makanan dalam program tersebut.